PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: normatif
KATA KUNCI: normatif
 | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH PADA LAHAN GAMBUT (Studi di Kelurahan Air Hitam, Kota Pekanbaru) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pendaftaran Tanah |
 | HUKUM PERS DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA - Suluh Media - 2018 - Hukum Pers |
 | KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH - Sekolah Pascasarjana UGM - 2005 - Kewenangan,Tanah Keraton |
 | TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF - Nusamedia - 2008 - Ilmu Hukum |
 | Adat Dalam Politik Indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2010 - Adat,Politik |
| HUKUM DAN KEMAJEMUKAN BUDAYA: SUMBANGAN KARANGAN UNTUK MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-70 Prof Dr.T.O.Ihromi - Yayasan Obor Indonesia - 2000 - Sosiologi Hukum |
 | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
 | PENERAPAN 3D CADASTRE DALAM BENTUK PERMODELAN UNTUK MENYAJIKAN INFORMASI PENGGUNAAN PERMUKAAN BIDANG TANAH DENGAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH (STUDI PADA KAWASAN KAREBOSI, KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - 3D Cadastre,Ruang Bawah Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MUARA ENIM - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SPPFBT,Kebijakan,Potensi |
 | PELAKSANAAN ROYA PARSIAL HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI - STPN Yogyakarta - 2012 - Hak Tanggungan |
 | PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN) - STPN Yogyakarta - 2012 - Perubahan HGU menjadi HM |
 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA - Rajawali Pers - 2017 - Hukum,Indonesia |
 | Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks) - Universitas Brawijaya Press - 2012 - Hukum Penatagunaan Tanah Dan Tata Ruang |
 | Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan - Prenada Media Group - 2009 - Pertanahan,Konflik |
 | Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta - STPN - 2013 - PPAT dan Notaris |
 | Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 - Prodiksus STPN - 2018 - Kewenangan PPAT |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah - STPN - 2013 - Praktik Hibah |
 | PEMERIAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL SEBUAH KAJIAN NORMATIF UNTUK KEADILAN BAGI MASYARAKAT EDISI REVISI - Buku Litera - 2015 - Pemberian HAK MILIK untuk RUMAH TINGGAL |
 | Pendaftaran Tanah Megersari Menjadi Tanah Kasultanan Setelah Berlakunya undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta - Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya - 2018 - Tanah Kasultanan,Pendaftaran Tanah Magersari,UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang keistimewaan Daerah |
 | KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (KAJIAN KOMPARATIF TIGA PERIODE PELAKSANAAN; ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Reforma Agraria,Produk hukum kebijakan,Tata Kelola Pertanahan |
