PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: normatif
KATA KUNCI: normatif
 | HUKUM NOTARIAT DAN PERTANAHAN KEWENGANAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT AKTA PERTANAHAN - LaksBang Justitia - 2021 - Hukum Kenotariatan |
 | PENGANTAR HUKUM SUMBER DAYA ALAM - Rajawali Pers - 2018 - Sumber Alam,Aspek Hukum |
 | Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat - Buku Litera - 2015 - Hak Tanah |
| WAKAF AGRARIA SIGNIFIKANSI WAKAF BAGI AGENDA REFORMA AGRARIA - Baitul Hikmah - 2019 - Signifikansi Wakaf,Agenda Reforma Agraria |
| STATUS HAK ATAS TANAH YANG TERGENANG BANJIR ROB PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK TERINTEGRASI TANGGUL LAUT DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Banjir Rob,Pengadaan Tanah,Tanah Musnah,Ganti kerugian |
| PERMASALAHAN TANAH ULAYAT PASCA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (Studi kasus Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - PTSL,Pendaftaran Tanah,Tanah Ulayat,KAN |
| PROBLEMATIKA SERTIPIKASI TANAH EKS DESA PERDIKAN DI KELURAHAN KADILANGU KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Kadilangu,Sunan Kalijaga,Desa Perdikan |
| URGENSI PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT MANGGARAI MELALUI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BERSAMA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hukum Adat,Hak Tanah |
| SERTIPIKASI TANAH ASET PEMERINTAH PASCA PENGADAAN TANAH (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bandar Udara Nanga Pinoh Kabupaten Melawi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Sertipikasi Tanah,Kepemilikan Tanah |
| ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAUBAU TERKAIT SENGKETA KEPEMILIKAN BIDANG TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN (PUTUSAN NO.191/Pdt.G/2020/PA Bb) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hukum Agraria |
| ASPEK HUKUM STATUS HAK ATAS TANAH PADA LOKASI LIKUIFAKSI KELURAHAN PETOBO, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hukum Agraria |
| STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH PADA LAHAN GAMBUT (Studi di Kelurahan Air Hitam, Kota Pekanbaru) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pendaftaran Tanah |
 | HUKUM PERS DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA - Suluh Media - 2018 - Hukum Pers |
 | KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH - Sekolah Pascasarjana UGM - 2005 - Kewenangan,Tanah Keraton |
 | TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF - Nusamedia - 2008 - Ilmu Hukum |
 | Adat Dalam Politik Indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2010 - Adat,Politik |
| HUKUM DAN KEMAJEMUKAN BUDAYA: SUMBANGAN KARANGAN UNTUK MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-70 Prof Dr.T.O.Ihromi - Yayasan Obor Indonesia - 2000 - Sosiologi Hukum |
 | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
 | PENERAPAN 3D CADASTRE DALAM BENTUK PERMODELAN UNTUK MENYAJIKAN INFORMASI PENGGUNAAN PERMUKAAN BIDANG TANAH DENGAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH (STUDI PADA KAWASAN KAREBOSI, KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - 3D Cadastre,Ruang Bawah Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MUARA ENIM - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SPPFBT,Kebijakan,Potensi |
