PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: normatif
KATA KUNCI: normatif
 | EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Mediasi Elektronik,Sengketa Pertanahan,Efektivit,Pengadilan Negeri Yogyakarta,Kantor Pertanahan |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DI DESA PECATU - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengendalian pemanfaatan ruang,zona perlindungan setempat,Desa Pecans,desa alat RDER |
| PEMAHAMAN PIHAK YANG BERHAK DAN MENOLAK TERHADAP KONSINYASI PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN SUTET 500 kV SIRKUIT 2 AMPEL-PEDAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - konsinyasi,pengadaan tanah,pemahaman pihak yang menolak,konflik sosial |
| KAJIAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PROSES PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KABUPATEN BOJONEGORO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Permendagri Nomor 3 Tahun,Tanah Kas Desa,Pengadaan Tanah,Bendungan Karangn |
| DINAMIKA KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN POLA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRAIA SEKOLAH TINGGI PERTANA - 2026 - perubahan penggunaan lahan,tata ruang,urbanisasi,spasial,Kecamatan Candi,RTRW,RDTR |
| ANALISIS DAMPAK SOSIAL-EKONOMI DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Kasus: Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Persepsi Keadilan; Kelayakan Ganti Kerugian:,Dampak Sosial,Ekonomi: Fengadaan Tanah: Eks Galia |
 | Politik Hukum Agraria - Konstitusi Press - 2013 - Politik Hukum Agraria |
 | Perspektif Agraria Kritis
Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris - PPPM STPN - 2018 - Perspektif Agraria Kritis |
 | Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris - Pustaka Pelajar - 2010 - Hukum |
 | MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK - The Samdhana Institute - 2017 - Masyarakat Hukum Adat,Hukum,Masyarakat Adat |
 | KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HUKUM WARIS - PT. Alumni - 1995 - Hukum Indonesia,Ilmu Hukum |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Masyarakat Hukum Adat,PTSL,Tanah Ulayat,Hak Komunal |
| PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI DALAM LAYANAN ROYA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Pertanahan Elektronik |
| KESESUAIAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Ruang Terbuka Hijau Publik,Fasilitas Umum,Ganti Kerugian,Kesesuaian,Kesepa |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Penyalahgunaan Izin,Condongcatur,Dampak Sosial,Ekonomi,Regulasi Pertanahan,Pergu |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
