PROBLEMATIKA SERTIPIKASI TANAH EKS DESA PERDIKAN DI KELURAHAN KADILANGU KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

URGENSI PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT MANGGARAI MELALUI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BERSAMA

SERTIPIKASI TANAH ASET PEMERINTAH PASCA PENGADAAN TANAH (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bandar Udara Nanga Pinoh Kabupaten Melawi)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAUBAU TERKAIT SENGKETA KEPEMILIKAN BIDANG TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN (PUTUSAN NO.191/Pdt.G/2020/PA Bb)

ASPEK HUKUM STATUS HAK ATAS TANAH PADA LOKASI LIKUIFAKSI KELURAHAN PETOBO, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH PADA LAHAN GAMBUT (Studi di Kelurahan Air Hitam, Kota Pekanbaru)

PERANCANGAN BASIS DATA

PSIKOLOGI KESEHATAN

TEORI HUKUM DAN KONSTITUSI UNTUK CALON GURU PPKN

HUKUM PERS DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

RAYUAN POHON BERINGIN

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

ETIKA PROFESI DAN KOMUNIKASI SISTEM INFORMASI

PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK

INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IJIN BARU DENGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (ptsl) DI KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

PROBLEMATIKA KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN TANAH DI KAWASAN TRANSMIGRASI DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON

KAJIAN GRONKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DAN/ATAU ALAS HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF