PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: norma
KATA KUNCI: norma
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
 | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | UJI KOMPETENSI PROFESI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT - Sinar Grafika - 2019 - Notaris,Pejabat,Ujian |
 | PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERDA NO.6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN - UII - 2024 - Perlindungan Lahan Pertanian |
 | Tanah Negara (Edisi Revisi) - Prenadamedia Group - 2016 - Tanah Negara |
 | MEMAHAMI PENELITIAN HUKUM NORMATIF - Prenada - 2022 - Metode Penelitian hukum |
 | SEMENTARA SELAMANYASCREENPLAY - Gramedia Pustaka Utama - 2022 - Psikologi |
 | ETIKA PROFESI HUKUM - Kencana - 2022 - Etika Hukum |
 | DASAR-DASAR ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - Sinar Grafika - 2018 - Administrasi Negara |
 | MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Bumi Aksara - 2021 - Pelayanan Masyarkat,Manajemen |
 | TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN/ATAU PEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI TRENGGALEK, JAWA TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - pemilikan tanah,win,win solution |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SEKTOR BERUSAHA DI KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,Perizinan Berusaha,OSS,RBA |
 | ANALISIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBELUM DI TERBITKAN HAK PENGELOLAAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Hak Guna Bangunan,Hak Primer dan Sekunder,Hak Pengelolaan |
 | PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA DALAM INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN II DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan Tanah,Inventarisasi dan Identifikasi,Kendala |
 | DAMPAK PENERBITAN KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DI LINDUNGI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - dampak,Lahan Sawah yang Dilindungi,Lahan Sawah Eksisting |
