PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: nor
KATA KUNCI: nor
 | INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IJIN BARU DENGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (ptsl) DI KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Inkonsistensi,PTSL,PIPPIB,Penghentian pemberian ijin Baru |
 | MEMBANGUN SISTEM INFORMASI TANAH KASULTANAN INDIKATIF MENGGUNAKAN SOFTWARE ARCGIS DI KELUARAHAN KLITREAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Tanah Kasultanan,Basis Data Pertanahan,Sistem Informasi |
 | TIPOLOG PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKULU UTARA - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Konflik Pertanahan,HGU,Tipologi Penyelesaian Konflik |
 | PROBLEMATIKA KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN TANAH DI KAWASAN TRANSMIGRASI DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Jual Beli Tanah di bawah Tangan,Akta Jual beli,PPAT |
 | KAJIAN GRONKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DAN/ATAU ALAS HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Grondkaartalas hak dan,alat bukti |
 | SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Sinkronisasi kebijakan,PIPPIB,PTSL,RTRW,Rekome |
 | EVALUASI PEMANFAATAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI-PARAPAT TAHAP RUAS TEBINGTINGGI-PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Dokumen Perencanaan,Pemamfaatan,Evaluasi Pemanfa |
 | KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH - Sekolah Pascasarjana UGM - 2005 - Kewenangan,Tanah Keraton |
 | TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF - Nusamedia - 2008 - Ilmu Hukum |
 | GRAND DESAIN PEMBANGUNAN HUKUM ( ARAH PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DALAM SEJARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA NASIONAL INDONESIA) - Institut Tata Negara Indonesia INTI - 2016 - Perencanaan Pembangunan,Sistem Hukum |
 | Pokok-Pokok Filsafat Hukum - Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia - PT. Gramedia Pustaka Ut - 2002 - Filsafat |
 | Adat Dalam Politik Indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2010 - Adat,Politik |
 | HUKUM KATA KERJA DISKURSUS FILSAFAT TENTANG HUKUM PROGRESIF - Obor (Anggota IKAPI) - 2011 - Hukum Progresif |
 | HUKUM DAN KEMAJEMUKAN BUDAYA: SUMBANGAN KARANGAN UNTUK MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-70 Prof Dr.T.O.Ihromi - Yayasan Obor Indonesia - 2000 - Sosiologi Hukum |
 | TATA RUANG MASYARAKAT BADUY - Wedatama Widya Sastra - 2006 - Sastra |
 | TEORI HUKUM - Universitas Atma Jaya Yogyakarta - 2011 - Hukum |
 | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
 | PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - tanah ex eigendom,eigenaar,bezitter |
 | PENERAPAN 3D CADASTRE DALAM BENTUK PERMODELAN UNTUK MENYAJIKAN INFORMASI PENGGUNAAN PERMUKAAN BIDANG TANAH DENGAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH (STUDI PADA KAWASAN KAREBOSI, KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - 3D Cadastre,Ruang Bawah Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MUARA ENIM - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SPPFBT,Kebijakan,Potensi |
