
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | KAJIAN GRONKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DAN/ATAU ALAS HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Grondkaartalas hak dan,alat bukti |
![]() | SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Sinkronisasi kebijakan,PIPPIB,PTSL,RTRW,Rekome |
![]() | EVALUASI PEMANFAATAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI-PARAPAT TAHAP RUAS TEBINGTINGGI-PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Dokumen Perencanaan,Pemamfaatan,Evaluasi Pemanfa |
![]() | KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH - Sekolah Pascasarjana UGM - 2005 - Kewenangan,Tanah Keraton |
![]() | TEORI HUKUM MURNI DASAR-DASAR ILMU HUKUM NORMATIF - Nusamedia - 2008 - Ilmu Hukum |
![]() | GRAND DESAIN PEMBANGUNAN HUKUM ( ARAH PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM DALAM SEJARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA NASIONAL INDONESIA) - Institut Tata Negara Indonesia INTI - 2016 - Perencanaan Pembangunan,Sistem Hukum |
![]() | Pokok-Pokok Filsafat Hukum - Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia - PT. Gramedia Pustaka Ut - 2002 - Filsafat |
![]() | Adat Dalam Politik Indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2010 - Adat,Politik |
![]() | HUKUM KATA KERJA DISKURSUS FILSAFAT TENTANG HUKUM PROGRESIF - Obor (Anggota IKAPI) - 2011 - Hukum Progresif |
![]() | HUKUM DAN KEMAJEMUKAN BUDAYA: SUMBANGAN KARANGAN UNTUK MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-70 Prof Dr.T.O.Ihromi - Yayasan Obor Indonesia - 2000 - Sosiologi Hukum |
![]() | TATA RUANG MASYARAKAT BADUY - Wedatama Widya Sastra - 2006 - Sastra |
![]() | TEORI HUKUM - Universitas Atma Jaya Yogyakarta - 2011 - Hukum |
![]() | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
![]() | PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - tanah ex eigendom,eigenaar,bezitter |
![]() | PENERAPAN 3D CADASTRE DALAM BENTUK PERMODELAN UNTUK MENYAJIKAN INFORMASI PENGGUNAAN PERMUKAAN BIDANG TANAH DENGAN PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH (STUDI PADA KAWASAN KAREBOSI, KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - 3D Cadastre,Ruang Bawah Tanah,Pendaftaran Tanah |
![]() | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MUARA ENIM - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SPPFBT,Kebijakan,Potensi |
![]() | STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS, KOTA JAYAPURA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,Privatisasi,Hak Ulayat |
![]() | PELAKSANAAN ROYA PARSIAL HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI - STPN Yogyakarta - 2012 - Hak Tanggungan |
![]() | PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI NILAI TANAH DAN UJI PERBEDAAN PETA ZONA NILAI TANAH PBB TERHADAP PETA ZONA NILAI TANAH BPN (Studi Di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah) - STPN Yogyakarta - 2012 - Penilaian Tanah |
![]() | PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN) - STPN Yogyakarta - 2012 - Perubahan HGU menjadi HM |