PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: nor
KATA KUNCI: nor
 | HUKUM AGRARIA - Pustaka Reka Cipta - 2020 - Hukum Agraria |
 | MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK - The Samdhana Institute - 2017 - Masyarakat Hukum Adat,Hukum,Masyarakat Adat |
 | DIET DIABETES - Andam - 2023 - Health &Lifestyle |
 | EXCOR LEGACIES CONCEALED SOCIETY - PT. Pustaka Obor Indonesia - 2022 - Fiksi Fantasi |
 | KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HUKUM WARIS - PT. Alumni - 1995 - Hukum Indonesia,Ilmu Hukum |
 | EMAK PEREMPUAN MINANG TIGA ZAMAN - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Biografi |
 | ANALISIS EFIENSI BIAYA DALAM SISTEM PEMETAAN KADASTRAL TERINTEGRASI MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN OPERASIONAL - Institut Teknologi Bandung - 2025 - pemetaan kadastral,efisiensi anggaran,manajemen,integrasi program,Data Envelopment Analysis |
| SISTEM KOMUNALISASI DAN DISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH PEKULEN (STUDI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH - Fakultas Hukum UGM - 2021 - Hukum dalam masyarakat,the living law,komunalisasi tanah,distribusi tanah,tanah pekule |
| DAMPAK PEMBANGUNAN EXIT TOL JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG TERHADAP PERKEMBANGAN TRANSAKSI TANAH DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (STUDI DI EXIT TOL DESA PASIR SIALANG, KABUPATEN KAMPAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Jalan Tol |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKASI ASET PT KAI (PERSERO) YANG DIMANFAATKAN UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Sertipikasi AsetPT KAI,Persero,Infrastruktur |
| PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Pengganti,Pendaftaran Tanah,Kepastian Hukum,Elektronik,Kantor Pertanahan |
| ANALISIS PENSERTIPIKATAN TANAH ULAYAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Masyarakat Hukum Adat,PTSL,Tanah Ulayat,Hak Komunal |
| MAKNA AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ESTUDI DI DESA ANDONG, KECAMATAN ANDONG, KABUPATEN BOYOLALI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penatam Akses,Makna ARA,Konstruksi Kesejahteraan |
| PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI DALAM LAYANAN ROYA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Pertanahan Elektronik |
| PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH ADAT KABUPATEN BIAK NUMFOR (STUDI KASUS : DESA URFU DAN DESA SANUMI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redetribusi Tanah,Tanah Adat,Pimpinan Adat,Kabupaten Biak Numfor |
| KESESUAIAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Ruang Terbuka Hijau Publik,Fasilitas Umum,Ganti Kerugian,Kesesuaian,Kesepa |
| ANALISIS KUALITAS CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI PLELADES SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS DESA JAMBAKAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - CSRST Pleiades,Penetapan batas desa,CEVW |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
