PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: nor
KATA KUNCI: nor
 | SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN SUMBERARUM, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa; Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah,Regulasi; Pemangku Kepentingan |
 | ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TERHADAP STRUKTUR EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA CANDI, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Struktur ekonomi,Pendapatan masyarakat |
 | MEKANISME, PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-SICINCIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mekanisme,Progres,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah |
 | PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERKOTAAN BANYAKAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Undang,Undang Cipta Kerja,KKPR,PKKPR |
 | EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Tanah,Konflik Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Normalisasi Sungai Ciliwung,Problematika,Solusi |
 | ANALISIS KETERSEDIAAN LAHAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN MENGGUNAKAN METODE NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI) DI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketersediaan Lahan,Ruang Terbuka Hijau,dan Metode Normalized Difference Vegetation Index |
 | ANALISIS PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KABUPATEN TANAH DATAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - MHA,Penatausahaan tanah,tanah ulayat |
 | PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mediasi,Sertipikat Ganda,Hak Milik,Kantor Pertanahan |
 | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
 | IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK (Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - sengketa tanah,akses jalan,mediasi,ishlah |
 | STRATEGI PENGUATAN HAK TANAH BEKAS ENCLAVE DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - daerah bekas enclave,status tanah,penguatan hak |
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
 | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI DESA JANTI KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sistem informasi pertanahan desa,tertib administr,EUCS Variable,IPA |
