PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: non
KATA KUNCI: non
 | MENGUBAH HAYABUSA MENJADI GARUDA - PT Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Non Fiksi,Inspiratif |
 | PEMBANGUNAN DATA TERINTEGRASI KELURAHAN LENGKAP: IMPLEMENTASI, PROBLEMATIKA, DAN STRATEGI (STUDI DI KECAMATAN SUKUN, KOTA MALANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Terintegrasi,Kelurahan Lengkap,Implementası,Problematika,Strategi |
| KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta - 2019 - Anggapan Pelepasan Hak,revlitsverwerking Pendaft,Konstruksi,Kepastian Hukum |
| TRANSISI DESA AGRARIS : DEAGRARIANISASI DAN KETAHANAN AGRARIA DI PEDESAAN JAWA TENGAH - Institut Pertanian Bogor - 2019 - deagrarianisasi,desa agrarıs,ketahanan agraria,komunitas agra perubahan sosial |
| ANALISIS EFIENSI BIAYA DALAM SISTEM PEMETAAN KADASTRAL TERINTEGRASI MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN OPERASIONAL - Institut Teknologi Bandung - 2025 - pemetaan kadastral,efisiensi anggaran,manajemen,integrasi program,Data Envelopment Analysis |
| DINAMIKA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN INFRASTRUKTUR SETELAH PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG TEGALLUAR DI DESA CIBIRU HILIR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - penggunaan lahan,infrastruktur,kereta cepat,Cibiru Hilir |
| STRATEGI PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Strategi,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanahan,Kediri |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKASI ASET PT KAI (PERSERO) YANG DIMANFAATKAN UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Sertipikasi AsetPT KAI,Persero,Infrastruktur |
| PENGARUH LAHAN PERTANIAN TERHADAP PRODUKSI PANGAN DAN KEMAMPUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN PENDUDUK (Studi di Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Lahan Pertanian,Produksi Pangan,Alih Fungsi Laha |
| STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Strategi,Kantor Pertanahan,SWOT GAP Analysis |
| KEPASTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH RELOKASI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK DI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kepastian Kepemilikan,Relokasi,Bendungan Semantok |
| POTENSI WILAYAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi Di Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Potensi Desa,Pemberdayaan,Pendapatan |
| DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Fungsi Lahan,Lahan Pertanian,Citra Sentinel |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAN LAHAN SAWAH KE NON SAWAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR DI KECAMATAN MEGAMENDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,ketidaksesunian tata r,RTRW,SIG Kecamatan Megamendung |
| MAKNA AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ESTUDI DI DESA ANDONG, KECAMATAN ANDONG, KABUPATEN BOYOLALI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penatam Akses,Makna ARA,Konstruksi Kesejahteraan |
| DAMPAK FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Alih fungsi lahan,beras,ketahan pangan,pola per |
| ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN EXIT TOL NAGRAK TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH DI DESA NAGRAK KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan Penggunaan Tanah,Nilai Tanah,Jalan Tol,Exit Tol Nagrak |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP DI KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTKL,Bidang Tanah K4,Peningkatan Kualitas Data,Kabupaten |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Pendaftaran Tanah,Jasa Perantara,PPAT Persepsi Masyarakat |
