KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN PERDATA ATAS OBJEK PERKARA A QUO YANG SAMA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)

KAJIAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Lampung Iklim. publikasi No.28

Pedoman tentang Pemeriksaan Kas Dan Barang negara (Setelah di Sesuaikan Dengan KEPPRES No.29/30)

Tata Usaha Pendaftaran Tanah Menurut PP No.24 tahun 1997 BUKU II. Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik

Pelaksanaan Peralihan HM Atas Tanah karena Jual Beli Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang No.20 Tahun 2011 Rumah Susun

Indonesian Journal of Geography Volume 46, No.2 December 2014: Spatio temporal analysis of land use change for supporting landslide exposure assesment; Determination of coastal belt in the disaster prone area; Impacts of land cover change on climate trend in Padang Indonesia; Analysis community's coping strategies and local risk governance framework in relation to landslide; Agricultural loss caused by 2007 Sidoharjo's flood and its house-hold impact; An examination of the determinants of the mode of transport to primary health facilities in a developing region; Characterization of jos city road network, Nigeria; Evaluating the integrated environmental management of munici-pal solid waste in Osaka City, Japan; The livelihood analysis in Merapi prone area after 2010 eruption.

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU.No.22, 25 dan 28-1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

PENGARUH PERJANJIAN BAGI HASIL MENURUT HUKUM ADAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

STATUS TANAH BEKAS HAK ERFPACHT (VERPONDING NO.294) DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DI DESA BULUREJO KEC.TEMPURSARI KAB. DATI II LUMAJANG

Kabupaten Ende Letak yang direncanakan (Buku 2). C Publikasi No.206

STUDI HASIL PENSERTIFIKATAN TANAH SEBELUM DAN SESUDAH KEPPRES NO.26 TAHUN 1988 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. SLEMAN

EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI INDONESIA SETELAH KEPPRES NO.26 TAHUN 1988

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN SAWAH DIKAITKAN DENGAN UU NO.2/60 DI KEC.CIAMIS KAB. CIAMIS