NEWSLETTER NAWALA STPN YOGYAKARTA VOLUME NO.5 NO.2 AGUSTUS 2024 PEMIMPIN BARU, SEMANGAY BARU: MEMBANGUN KAMPUS MAJU DAN UNGGUL

Politik dan Hukum Agraria

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL. (STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA MELALUI APLIKASI OSS DI KABUPATEN SIDOARJO

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENUJU KESETARAAN GENDER: PEMBELAJARAN PEREMPUAN PEMIMPIN DESA DI BELU NTT

Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode

UNDANG-UNDANG PATEN & MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS : UU RI NO. 13 TAHUN 2016, UU RI NO.20 TAHUN 2016

PERGESERAN POLA PERLINDUNGAN HUKUM : DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Pendelegasian Wewenang Menurut P.M.D.N No.6 Tahun 1972 sudah tidak efektif lagi dengan keluarnya Keppres no.26 Tahun 1988 Dan KEPPRES No.44 Tahun 1993

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

Pengaruh Reduksi Jarak Terhadap Hasil Hitungan Koordinat Titik Dasar Teknik Kadastral (Orde 4) Dalam Sistem TM-30

Urgensi Akta PPAT Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Undang-Undang Penataan Ruang( UU RI No.26 Th.2007 )

Majalah Media Pustakawan Era Perubahan

Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan, & Hukum Mahkamah Perkumpulan Beraksi

Majalah DwiMingguan Warta PerUndang-Undangan Referensi Kebijakan Publik Waspadai Hujan Ekstrem

Pendidikan Integratif