Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992

Undang-undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila : Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Garis-garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Agraria (UU RI No. 4 Tahun 1996

Pemerintahan Desa UU No. 5 Tahun 1979, Pedoman Pelaksanaan UU No.5 Thn. 1979, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah - Proses Pembuatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PP. No. 10 Tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Serta Petunjuk Pelaksanaannya

UJI KETELITIAN PENGUKURAN KERANGKA POLIGON MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II MAJALENGKA.

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)

UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

KONTRIBUSI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAB. BOGOR DALAM PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 1987.

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH ADAT KHUSUSNYA TANAH LABA PURA SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SK. MENDAGRI NO.SK.556/DJA/A986 DI KAB.DATI II BULELENG

STUDI PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH SESUAI PP NO.10/1961 UNTUK PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA GRABAG KAB.DATI II MAGELANG

PELAKSANAAN KETENTUAN KEPPRES NO.55 TAHUN 1993 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA - MADURA

PENGARUH SURAT EDARAN MNA NO.500-4039 TERHADAP PELAKSANAAN PENGAKUAN/ PENEGASAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria - Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.