Ekologi Politik Nelayan

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

Gadis Pantai

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia

Ratapan Dari Bawah Laut

MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.

Ketika Lautku tak Bersih Lagi

Babad Tanah Harapan : Babak-Babak Penguasaan Tanah Timbul Nusakambangan

KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KAWASAN PESISIR DI KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MINAT MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA-DESA PESISIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH

DAMPAK REKLAMASI PANTAI DI DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BANTUL (Studi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PERLINDUNGAN DAN LEGALISASI ASET BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENDAFTARAN TANAH SESUAI PASAL 19 (4) UUPA DI KELURAHAN BANDARHARJO, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG

UPAYA PENERAPAN LEMBAGA MEDIASI PADA SENGKETA HGU ANTARA PT. PARASAWITA DENGAN MASYARAKAT DESA TANJUNG BINJAI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG

LEGALISASI ASET ATAS TANAH NELAYAN (Studi di Kabupaten Maros, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan)