PERPUSTAKAAN WAKIL RAKYAT

Indonesia Tidak Pernah Di Jajah

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PSIKOLOGI LINTAS BUDAYA

KONSEP HUKUM PERDATA

Laporan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Penghijauan dan Reboisasi Kabupaten : Kapuas Hulu Prop.Kalimantan Barat Tahun 1982/1983

STRATEGI PELIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BIMA (STUDI DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB)

PARTISIPASI PEMERINTAH DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL)( STUDI DI DESA BENTENG DEWA KECAMATAN LEMBOR SELATAN)

PROBLEMATIKA KONSINYASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL KRIAN LEGUNDI BUNDER (STUDI KASUS DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR)

MEKANISME PENILAIAN TANAH DAN KONSIYANSI TERHADAP BIDANG TANAH YANG MENGALAMI PENOLAKAN DARI PIHAK YANG BERHAK DALAM PENGADAAN TANAH BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULON PROGO

Proyek Penelitian Dan Pengembangan hukum Pertanahan Tentang masalah Masalah Tanah Ulayat, Tanah Wakaf, Tanah Pangonan, Tanah Perkebunan Rakyat Dan Pemakaian Tanah Tanpah Izin Yang Berhak/Kuasanya Di Daerah Istimewa Aceh

Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA

STUDI TENTANG SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Leksikon Kesusasteraan Indonesia Modern

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000