EVALUASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA WANAYASA KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMELfflARAAN TANDA BATAS BfflANG TANAH DI DESA KARANGJATI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSIJAWA TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBATASAN JUMLAH BIDANG DAN LUAS PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DIKOTA MAKASSAR PROVTNSI SULAWESI SELATAN

STUDI KASUS-KASUS PERTANAHAN DALAM BD3ANG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINS1JAWA TENGAH

PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUBAHAN HAK SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN Dl KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA Dl KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia

Negara Centeng

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRONA SWADAYA DI DESA BINORONG KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA PROPINSI JAWA TENGAH

STUDI PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK MENURUT KEPUTUSAN MIENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI