JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUBAHAN HAK SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN Dl KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA Dl KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia

Negara Centeng

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRONA SWADAYA DI DESA BINORONG KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA PROPINSI JAWA TENGAH

STUDI PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK MENURUT KEPUTUSAN MIENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KAJIAN KINERJA PENGELOLA KEARSIPAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBUATAN BATU BATA DITINJAU DARI PRODUKTEFITAS TANAH DAN PENDAPATAN PEMILIK TANAH DI DESA PANGGESARI KECAMATAN MANDBRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSIJAWA TENGAH

Jangan Pernah Jadi Malaikat