PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBUATAN BATU BATA DITINJAU DARI PRODUKTEFITAS TANAH DAN PENDAPATAN PEMILIK TANAH DI DESA PANGGESARI KECAMATAN MANDBRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSIJAWA TENGAH

Jangan Pernah Jadi Malaikat

STUDI TENTANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BUOL TOLI TOLI PROPINSI SULAWESI TENGAH.

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

Lembaran Negara RI Tahun 1972 No. 1-57

Lembaran Negara RI Tahun 1966 No. 1-44

Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 - H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.

Hukum Tatanegara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat di Nendali : dan peluang Relasi Dengan Pengaturan Negara.

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kantor Pertanahan (Studi di Kabupaten Banjarnegara Prop.Jawa Tengah).

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara - Suatu Perbandingan

Hukum Pidana - Kumpulan Kuliah

Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangasn : Perjuangan perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Wilayah BPN Prop.Banten).

Hukum Tata Negara Republik Indonesia - Buku 1 (1945-1985)

Hukum Adat Indonesia

Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer

Pengaburan batas Negara dan Upaya Pencegahannya di Wilayah Entikong Kab.Sanggau Kalimatan Barat.

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh.) Tahun 1994, 1995 dan 1996