PENERBITAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH NEGARA DI DESA SLARENG KECAMATAN KESUGIHAN DAN DESA GOMBOLHARJO KECAMATAN ADIPALA DALAM MENUNJANG CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP.

Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Tatanegaraan Indonesia

PERANAN PEMBERIAN HAK ATAS NEGARA DALAM MEMBERIKAN SUMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT.

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA DAN PENDAFTARANNYA DI KABUPATEN DATI II TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT.

Potret Negara Indonesia

PENGARUH PENGAWASAN DAN KOORDINASI TERHADAP KESUKSESAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA.

Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional

HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI DI DESA PURWODADI WILAYAH KECAMATAN KARANG KOBAR KABUPATEN DATI II BANJARNEGARA.

PENGARUH PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DATI II GUNUNG KIDUL.

Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.

Hukum Hak Tanggungan

Undang-undang Kementerian Negara (UU RI NO. Th. 2008)

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

UJI KETELITIAN PETA SITUASI HASIL STUDI KEMAMPUAN ALAT UKUR THEODOLIT SWASTA DI KEL.SOKONANDI KEC. BANJAR NEGARA KAB. BANJARNEGARA PROP. JAWA TENGAH

PELAKSANAAN SERTIFIKAT TANAH SECARA MASAL SWADAYA MELALUI HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) DI KEC.SIGALUH KAB. DATI II BANJARNEGARA

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM ATAS TANAH NEGARA BEKAS DESA PERDIKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI DESA GIRIPURNO KEC.KAWEDANAN KAB. MAGETAN

PERANAN PEMBERIAN HAK ATAN TANAH NEGARA KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KAB. DATI II KARANGANYAR

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Departemen Keuangan republik Indonesia Direktorat jenderal Anggaran: Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eks Klusif Rasial