Republik Kapling

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

Etika Administrasi Negara

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

STUDI REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI DI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Merebut Negara - Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Hukum Tata Negara (Dihimpun Oleh Harun Al Rasid)

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Pancasila Uraian Singkat Ajaran Pancasila untuk persiapan ujian negara perguruan tinggi swasta

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.

Seri Penerbitan Hukum Tatanegara - Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945

STUDI TENTANG TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DARI SEGI FISIK DAN PRODUKTIVITAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN REDISTRIBUSI DI DESA UMBULREJO KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Falsafah Negara

Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PEJABAT TATA USAHA NEGARA.

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH NEGARA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA TANAH REDISTRIBUSI DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN DATI II GROBOGAN.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA GANTI RUGI TANAH ABSENTEE DARI PARA PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI KEPADA NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.