Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Kapitalisme Perkebunan - dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru

Sosiologi dan Politik

Manajemen Pembangunan (Untuk Negara Berkembang)

Manual Kanun Tanah Negara

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI PENGGARAP DI DESA WONGGEDUKU KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan

Administrasi Negara Baru

Ekologi Administrasi Negara

Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita dan Realita

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif