Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto Tahun 1983

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Atau Kota di Indonesia

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

PERANAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II KLATEN.

PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KEC.SUSUKAN KAB. BANJARNEGARA PROP. JAWA TENGAH

PENGARUH PERSEPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA

Peradilan Tata Usaha Negara : Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara

PENGARUH UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II BANTUL

DUKUNGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA YANG TERKENA RENCANA PELEBARAN JALAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

PENGARUH INDUSTRI BATU BATA TERHADAP NERACA PENGGUNAAN TANAH DAN PRODUKTIVITAS TANAH SAWAH BERIRIGASI DI KEC.MANDIRAJA KAB.DATI II BANJARNEGARA PROP. JAWA TENGAH

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.