PENGARUH INDUSTRI BATU BATA TERHADAP NERACA PENGGUNAAN TANAH DAN PRODUKTIVITAS TANAH SAWAH BERIRIGASI DI KEC.MANDIRAJA KAB.DATI II BANJARNEGARA PROP. JAWA TENGAH

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Kapitalisme Perkebunan - dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru

Sosiologi dan Politik

Manajemen Pembangunan (Untuk Negara Berkembang)

Manual Kanun Tanah Negara

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI PENGGARAP DI DESA WONGGEDUKU KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia