Perbandingan hukum Administrasi Negara

Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi

EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERPUSAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)

ANALISIS DISPARITAS PENERIMAAN NEGARA DARI NILAI TANAH GUNA MENGESTIMASI POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN NEGARA (STUDI DI KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO)

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kep.BPN No.3 tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Batas Maritim Antar Negara - Sebuah Tinjauan Teknis Dan Yuridis

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

STUDI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI

EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSIJAWA TENGAH

IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA

STUDI TENTANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BUOL TOLI TOLI PROPINSI SULAWESI TENGAH.

STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI Dl WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG PROVINSIJAWA TENGAH

Studi Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sederhana Dan Rumah Sangat Sederhana Di Kota Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997

Pengaruh Pengembangan Obyek Pariwisata Waduk Sermo Terhadap Penggunaan Tanah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

EKSISTENSI SULTAN GROUND DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960