Hukum TataNegara Penyusunan Dan penetapan Peraturan Daerah

Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum

Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami proses konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia) Dilengkapi Dengan Naskah Lengkap Amandemen UUD 1945

Politik Kehutanan Masyarakat

Hukum Tatanegara Teknik Perundang-Undangan

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan - Edisi Revisi

Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia

Ilmu Negara (Buku Panduan Mahasiswa)

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Implikasi Peran Ganda Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sebagai Kepala Wilayah dalam Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor PPAT Hendi Rusinanto, S.H

Pelaksanaan Pemberian dan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor PPAT Widyantara

Tinjauan Yuridis Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga Negara Indonesia Kepada Warga negara Asing Di Indonesia

Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT

Penelitian Pengelolaan Tanah Negara Laporan akhir

Sistem Nasional

Mekanisme Demokrasi Pancasila