PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: nega
KATA KUNCI: nega
 | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Persepsi Masyarakat,Pelayanan Publik,Sertipikat Elektronik,Transformasi Digital |
| PERWUJUDAN PRINSIP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD ) PADA KAWASAN STASIUN TUGU DAN KAWASAN TERMINAL GIWANGAN DI YOGYAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Transit Oriented Development,TODkebijakan pert,kebijakan penataan ruang,Stasiun Tugu,Terminal G |
| ANALISIS MEKANISME DAN DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN DI KALURAHAN SITIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah Kas Kalurahan,Mekanisme Pemanfaatan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Pemanfaatan Aset |
| AKSESIBILITAS PEROLEHAN TANAH DI KAPANEWON GAMPING MELALUI PROGRAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERDASARKAN TINGKAT PENGHASILAN PEKERIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Aksesibilitas tanah,Nilai Tanah,Kredit Pemilikan,Upah Minimum Provinsi,UMPGaji Pokok PNS,Kapan |
| EVALUASI KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES DALAM PEMULIHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS PADA PTSL PASCA KEBAKARAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kebijakan Publik,Manajemen Bencana,Pemulihan Ars,PTSI,Sertipikat Elektronik |
| KEPUASAN MASYARAKAT DITINJAU DARI KUALITAS LAYANAN PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - kepuasan masyarakat,kualitas pelayanan,program P,SERVQUAL kantor pertanahan |
| UJI AKURASI PENGUKURAN RECEIVER LOW-COST GNSS TRI BHUMI RTK DENGAN METODE RTK-NTRIP UNTUK PEMANFAATAN PENGUKURAN TITIK BATAS BIDANG TANAH - KEMENETRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Low,cost GNSS,Tri Bhumi RTK,KTK,NTRIP,Titik Batas,Bidang Tanah,Akurasi |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - kepuasan masyarakat,sertipikat elektronik,pelayanan pertanahan,Indeks Kepuasan Masyarakat,transformasi digital |
| PROBLEMATIKA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH MENGGUNAKAN DANA TALANGAN DARI LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN) (Studi Kasus di Pengadaan Tanah Seksi 3 Gamping, Sleman, Yogyakarta) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah; Ganti Kerugian,Duna Talangan LMA,Proyek Strategis Nasional,Kepastian Hukum |
| ANALISIS TINDAKAN ADMINISTRATIF KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) NON-PRIBUMI (STUDI KASUS TINDAK LANJUT PUTUSAN NOMOR 136/PDT.G/2023/PN YOGYAKARTA JUNCTO 86/PDT/2014/PT YOGYAKARTA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tindakan administratif,peralihan hak atas tanah,WNI non,pribumi,pelayanan pertanahan,Daerah Isti |
| IMPLEMENTASI PERMOHONAN LANGSUNG MASYARAKAT (PLM) MELALUI KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI (KJSB) DALAM PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Permohonan Langsung Masyarakat,Karmor Jasa Surveyor Berlinerst pengukuran dan pem,pelayaran publik,implementasi kabijakan |
| ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN BARANG SURUT DI AREA WADUK GAJAH MUNGKUR :STUDI KASUS DESA GLESUNGREJO, KECAMATAN BATURETNO, KABUPATEN WONOGIRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sumber Daya Milik Bersama,Laban Pasang Sorut,Kawasan Sabuk Hijau,Strategi Penghidupan,Tata Ke |
| KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN ZONA HIJAU OLEH MASYARAKAT TERDAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYA-SOLO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRAIA SEKOLAH TINGGI PERTAN - 2026 - Alih Fungsi Lahan,Lahan Sawah Dilindungi,Pengadaan Tanah,Tata Ruang,Permukiman |
| DAMPAK SERTIPIKAT HASIL PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - PTSI,Sertipikat Tanah,Kesejahteraan Masyarakat,Pemanfaatan Sertipikat,Dampak Sertipikat |
| STRATEGI PENGELOLAAN RISIKO PERMASLAHAN LELANG OBJEK TANAH HAK TANGGUNGAN OLEH BANK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Manajemen Risiko,Lelang Hak Tanggungan,Sengketa,Kantor Pertanahan,Strategi Pengelolaan Risiko |
| PERAN GANDA PEGAWAI YANG MERANGKAP SEBAGAI TIM HUMAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Peran ganda pegawai,Kemampuan adaptif,Kehumasan instansi pemerintah |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT KABUPATEN KULON PROGO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Lahan Sawah Dilindungi,RDTR,Ketidaksesuaian tata ruang |
| EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Mediasi Elektronik,Sengketa Pertanahan,Efektivit,Pengadilan Negeri Yogyakarta,Kantor Pertanahan |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DI DESA PECATU - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengendalian pemanfaatan ruang,zona perlindungan setempat,Desa Pecans,desa alat RDER |
| ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG TANAH: KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PADA KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Pengembalian Batas Bidang,Kesenjangan Implementasi,Kebijakan Pertanahan,Pe |
