KORELASI ANTARA POLA ALIH FUNGSI LAHAN DENGAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN

SENTIMEN WARGANET TERHADAP POSTINGAN AKUN INSTAGRAM @kementerian.atropo SEBAGAI EVALUASI DALAM MEMBANGUN CITRA KEMENTERIAN ATR/BPN

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4 UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM

PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK (Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)

EVALUASI PEMANFAATAN PETA FOTO PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DENGAN PENIDEKATAN FIT FOR PURPOSE LAND ADMINISTRATION (FFP-LA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET TANAH PADA PT GARAM 9STUDI DI DESA PINGGIR PAPAS WILAYAH PENGGARAMAN SUMENEP I)

ANALISIS PENENTUAN NIALI PASAR, NILAI LIKUIDASI DAN NILAI LIMIT YANG BERKEADILAN DALAM LELANG PADA OBJEK PENILAIAN RUMAH TINGGAL ( STUDI,KASUS SEBUAH RUMAH TINGGAL DI KABUPATEN PURBALINGGA)

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN PANCASILA EDISI REVISI

Ilmu Ukur Tanah

Ilmu Ukur Tanah

PENGANTAR HUKUM INDONESIA EDISI REVISI

Bahlil Lahadalia : Anak Papua Membuka Jalan Untuk Negeri

PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

MASALAH PERTANAHAN DI INDONESIA LAPORAN INTERIM MENTERI NEGARA EKUIN/KETUA BAPPENAS DAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA

Pengelolaan dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara

Hukum Pertambangan

Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan

MANAJEMEN PERBENDAHARAAN NEGARA

HUKUM PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA