PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: nega
KATA KUNCI: nega
 | EVALUASI ATAS INVENTARISASI DAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Tanah,Terindikasi Telantar |
 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI PEMILIK PROPERTI RUMAH KOS DI KAWASAN PENDIDIKAN KOTA SEMARANG (Studi di Kelurahan Tembalang, Pedalangan, dan Sumurboto) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lokasi,Harga,Promosi,Minat Beli |
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
 | PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA (TCUN) YANG BERASAL DARI TANAH TELANTAR PT. WANAPOTENSI GUNA OLEH BANK TANAH (Studi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - tanah telantar,TCUN,bank tanah |
 | DAMPAK ALIH FUNGSI PEMANFAATAN TANAH ADAT TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT (STUDI DI DESA ADAT UBUD, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Manfaat Tanah Adat,Ekonomi dan Budaya Masyarakat |
 | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
 | ANALISIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERMUKIMAN SUKU BAJO KELURAHAN ANAIWOI KECAMATAN TANGGETADA KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Suku Bajo,Hak Atas Tanah,Kepastian Hukum Wilayah |
 | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
 | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
 | ANALISIS KONFLIK AGRARIA VERTIKAL DAN HORIZONTAL (STUDI KASUS PERMASALAHAN TANAH DI TOBELO RABUPATEN HALMAHERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria,Kepastian Hukum,Pembanguan Daerah,Kesejahteraan Masyarakat |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
 | STRATEGI PENGUATAN HAK TANAH BEKAS ENCLAVE DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - daerah bekas enclave,status tanah,penguatan hak |
 | TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Pembatalan,Pengadilan Negeri,Pengadilan TUN |
 | STRATEGI AKSELERASI PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM PADA ASET TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Instansi Pemerintah,Kantor Pertanahan,Pendaftaran Tanah,Strategi Akselerasi |
 | DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN DI DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,Pengadaan Tanah,Pembangunan KCJB,Kondisi Sosial dan ekonomi |
 | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | DAMPAK AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERGESERAN TENAGA KERJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aglomerasi perkotaan,perubahan penggunaan tanah,pergeseran tenaga kerja |
 | POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Batas Administrasi,PBT,PTSL |
