PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: nega
KATA KUNCI: nega
 | PERKEMBANGAN NILAI TANAH PASCA PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN DI KALURAHAN SRIGADING. KAPANEWON SANDEN, KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Infrastruktur Jalan,JJLS,Nilai Tanah,Spasial |
| PROBLEMATIKA PENGUASAAN ASET PT ΚΑΙ (PERSERO) OLEH MASYARAKAT SERTA POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN SEWA TAHUNAN (Studi di Komplek Rumah Dinas Eks Emplasemen Pare Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Aset,Konflik,Sewa,dan Kereta Api Indonesia |
| PENGARUH LUAS LAHAN TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT DESA NGLINGGIS KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,Pembangunan infrastruk,Mata pencaharian,Tingkat pendapatan,Kesempatan k |
| PERSISTENSI USAHA TANI DAN ANALISIS PERUBAHAN KESEJAHTERAAN PASCA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT DI DESA PALIHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Strategi kebertahanan,Pendapatan,Kesejahteraan |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ASET EKS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (Stadı Kases di Kantor Pertanahan Kota Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - aset eks BLBI,sertipikat tanah,tumpang tindih |
| ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN PERTANIAN DAN PENENTUAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG STABILITAS SWASEMBADA BERAS DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Daya Dukung Lahan,Swasembada Beras,Alih Fungsi Lahan,Zomasi |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah yang Dilindungi,Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan,Pariwisata |
| ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Penyalahgunaan Izin,Condongcatur,Dampak Sosial,Ekonomi,Regulasi Pertanahan,Pergu |
| KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendataan TORA,tanah negara bebas,reforma agraria,redistribusi tanah,Tim GTRA |
| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - administrasi pertanahan,kepuasan masyarakat,inovasi layanan publik,pelayanan akhir pekan,Pel |
| DAMPAK PLTU CIREBONB DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PLTU Cirebon,Perubahan Penggunaan Lahan,Pengelolaan Lahan,Pembangunan Berkelanjutan,Dampak Lingkungan,Dampak Sosial Ekonomi,Analisis |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| EVALUASI IMPLEMENTASI ALIH MEDIA SERTIFIKAT ANALOG KE SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Alih Media,Kantor Pertanah,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan |
| PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran,Kendala,Solusi |
| DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH KE NON SAWAH DI KALURAHAN TEMON KULON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Fungsi Tanah |
