MENGUAK KEBOHONGAN DAN PROPAGANDA TEN MYTHS ABOUT ISRAEL

PEDOMAN LENGKAP GANTO UNTUNG PENGADAAN TANAH MEMETAKAN SOLUSI STRATEGIS P[ENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

BERDAMAI DENGAN EMOSI MENGELOLA EMOSI UNTUK HIDUP YANG BAHAGIA

HUKUM AGRARIA NASIONAL & KEBIJAKAN PERTANAHAN

PANTUN ASIA TENGGARA TRADISI LISAN, RITUAL & PENGETAHUAN ALAM SEMESTA

PRINSIP-PRINSIP PARETO MANAJEMEN WAKTU

MARATHON ISTIGFAR JALAN KEBAHAGIAAN MELALUI ISTIGFAR ESTAFET

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PEMIKIRAN DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN SEJARAH DAN NILAI-NILAI AUTENTIK BANGSA

PEREMPUAN DI TITIK NOL

EMAK PEREMPUAN MINANG TIGA ZAMAN

KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM

IMPLIKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL MOJOKERTO-SURABAYA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT (STUDI PADA EXIT TOL PENOMPO DAN GEDEG, KABUPATEN MOJOKERTO

PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKASI ASET PT KAI (PERSERO) YANG DIMANFAATKAN UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERBANDINGAN NILAI ZONA NILAL TANAH BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP ZONA NILAI TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KAWASAN NEGLASARI KELURAHAN CIBULUH KECAMATAN BOGOR UTARA TAHUN 2023

PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG

PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMANFAAΤΑΝ ΤΑΝΛΗ KALURAHAN (Studi Kasus di Kalurahan Caturtanggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman)

PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH (Stadi Di Kalurahan Patat, Kapanewon Parak, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)