Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

PEMBERIAN PERTIMBANGAN ASPEK PENATAGUNAAN TANAH DALAM MENGENDALIKAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KAB. DATI II TANGERANG.

PEMANFAATAN PETA-PETA PENATAGUNAAN TANAH UNTUK EVALUASI SUMBER DAYA TANAH BAGI PERKEMBANGAN PEMUKIMAN DI KOTAMADYA SALATIGA PROP. JAWA TENGAH

Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

STUDI TENTANG PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAH KUMUH SEBAGAI SALAH SATU SARANA PENATAAN KOTA GRESIK

Riau Menatap Masa Depan

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

STUDI TENTANG PEMBERIAN IJIN LOKASI PENATAAN RUANG KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

Materi Penyegaran Penatar Buku IV Pedoman Teknis Bagi Penatar

Materi Penyegaran Penatar Buku II Bidang UUD 1945

Materi Penyegaran Penatar Buku III Bidang GBHN

Materi Penyegaran Penatar Buku I Bidang P-4

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Pokok-Pokok Kebijaksanaan,Perencanaan, Pemprograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional

Aspek Hukum Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Undang-undang Penataan Ruang

PERANAN PEMBERIAN IJIN DI BIDANG PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERUBAHAN TANAH SAWAH BERIRIGASI TEKNIS KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO.

Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional