
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Widya Bhumi: Aspek Keadilan Dalam Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah - Berdaya Pemberdayaan Masyarakat - Seputar Isu Undang-undang Penanaman Modal - Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Tata Guna Tanah di aerah - Rekontroksi Mindset Aparat BPN-RI - Meraih Posisi Puncak (Sukses) di Badan Pertanahan Nasional RI - Revetalisasi Pemanfaatan Peta Pada Skripsi Mahasiswa Progam - BPN.STPN - 2007 - Jurnal Widya Bhumi |
![]() | Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia - Program Pasca Sarjana Magister Ilmu hukum UII - 1999 - Hukum |
![]() | Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Pranata: Menghitung Indikator Pembangunan Hukum Nasional (Kilas Balik Dialog Dengan Komisi Politik DPA) - Menyongsong Era Multipartai dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia - Money Laundering dalam Kaitannya dengan Rahasia Bank dan Criminal Policy - Manfaat dan Kendala Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila - Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia - Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Perspektif Hak Subyektif atas Lingkungan Hidup - Demokrasi dan Otonomi - Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak Beragama Menurut Undang-Undang Perkawinan - FH Universitas Widya Mataram Yogyakarta - 2000 - Ilmu Hukum |
![]() | Jurnal Ketahanan Nasional: Masa Depan Indonesia sebagai Negara Kesatuan: Ditinjau dari Segi Hukum Laut dan Kelautan - Keamanan Nasional dalam Perspektif Baru - Kebijakan Pertanahan Cina dan Keamanan Regional di Asia - Waktu, Manusia dan Perubahan - Pasca Sarjana UGM - 2000 - Ketahanan Nasional |
![]() | Jurnal Ketahanan Nasional: Biopolitik dan Ketahanan Nasional - Ketahanan Nasional Indonesia - Peranan PBB di Bidang Pemeliharaan Perdamaian Pascaperang Dingin: Reformasi, Restrukturisasi, Revitalisasi - Indonesia dalam Konteks Perkembangan Keamanan dan Perdamaian Global Menjelang Abad ke-2 - Peran Angkatan Bersenjata dalam Pembinaan Sistem Politik yang Demokratik dan Berkeadilan Sosial Menjelang Milennium ke-3 - Pokok-pokok Pikiran Partisipasi Warga Negara dalam Pertanahan dan Keamanan - Pasca Sarjana UGM - 1997 - Ketahanan Nasional |
![]() | Jurnal Ketahanan Nasional: Dimensi Internasional Ketahanan Nasional - Konsep Keamanan Komprehensif - Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ketahanan Nasional - Konsepsi Benua Maritim Indonesia - Prospek Masa Depan Lembaga Ketahanan Nasional - Pemuda, Ulama, dan Pemilu: Tinjauan Sosiologi Politik - Pasca Sarjana UGM - 1996 - Ketahanan Nasional |
![]() | Jurnal Magister Hukum: Pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 - Bentuk Negara dan Pemerintahan dalam Prinsip Kenegaraan Islam - HAM dalam Hukum International dan Prospeknya dalam Kabinet Persatuan Nasional - Pengaruh Positivisme dalam Pemikiran Hukum (Studi Kritis Atas Aliran Legalisme-Positivisme Hukum) - WTO dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Nasional - Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia - Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik - Prospek Jasa Konstruksi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 - Perkembangan Teknologi dan tuntutan Reformasi Hukum - Anak Angkat dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia - Magister Ilmu Hukum UII - 2000 - Hukum |
![]() | Jurnal Ketahanan Nasional: Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional: Satu Tinjauan dari Segi Strategi Hankam - Kualitas Perwira Merupakan Kunci Keberhasilan Peran ABRI pada Abad ke-21 - Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Nasional dan Perencanaan Pembangunan - Ketahanan Nasional dan Panetika - Aspek Ekonomi Pemanfaatan Air Tanah Demi Peningkatan Ketahanan Kota - Lingkungan Hidup dan Keamanan Nasional: Redefinisi Konsep Keamanan dan Kedaulatan Nasional - Pasca Sarjana UGM - 1997 - Ketahanan Nasional |
![]() | Jurnal Ketahanan Nasional: Pertahanan Militer Indonesia Masa Depan - Sistem Militer - Bangkitnya Kembali Kesukubangsaan dalam Masyarakat Indonesia - Perkembangan Kebudayaan dan Implikasinya terhadap Perubahan Sosial di Indonesia - Pasca Sarjana UGM - 2000 - Ketahanan Nasional |
![]() | Jurnal Ketahanan Nasional: Upaya Indonesia Menciptakan Ketahanan Regional: Studi Kasus Konflik Laut Cina Selatan - Keamanan Nasional Menghadapi Era Globalisasi - Penciptaan dan Pemeliharaan Keamanan dan Perdamaian dalam Menghadapi Era Globalisasi: Dimensi Ekonomi - Peningkatan Peran Kepolisian dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri - Nasionalisme dan Regionalisme di Wilayah Aceh - Pasca Sarjana UGM - 1997 - Ketahanan Nasional |
![]() | Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 295.4/0600: Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah tinggi Pertanahan Nasional - STPN Press - 2003 - Pedoman Penulisan |
![]() | JURNAL KOSMIK HUKUM: Refleksi filsafat dalam putusan pengadilan - asas hakim mencari kebenran formil dalam perkembangan doktrin dan yurispudensi - kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana money laundering di Indonesia - Mewujudkan good corporate governance di perusahaan publik melalui pemberdayaan komisaris independen - penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam world trade organization - zakat sebagai sarana menanggulangi kemiskinan - Universitas Muhammadiyah Purwokerto - Hukum |
![]() | JURNAL KOSMIK HUKUM : pelaksanaan pelepasan tanah pemda eks banda desa dan penyelesaiannya di kelurahan purwanegara kecamatan purwokerto utara kabupaten banyumas - agreemen transboundary haze pollution (AATHP) dalam penanggulangan kebakaran hutan Indonesia - tantangan pelestarian kraton kesultanan yogyakarta sebagai benda cagar budaya pasca gempa tektonik - peranan organisasi real estate Indonesia (REI) dalam pembagian permukiman yang rama lingkungan - kompilasi hukum islam sebagai hukum terapan - impplementasi konvensi hukum laut internasional 1982 kaitannya dengan pengamanan laut perairan Indonesia - Airlangga University Press - Hukum |
![]() | JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK "Reformasi Kelembagaan Politik" Pendekatan-Pendekatan Dalam Studi Demokrasi di Asia Tenggara dan Relevansinya untuk Indonesia, Reformasi Konstitusi dalam Transisi Menuju Demokrasi, Pemilihan Presiden dan Menciptakan Mekanisme Check and Balance: Menuju Penciptaan Sistem Presidensial Murni, Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada - 2000 - Demokrasi |
![]() | MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY. - UGM - 2009 - Mimbar Hukum |
![]() | Analisis CSIS "Pengelolahan Sumber Daya Hutan dan Peran Lembaga Donor" - Hutan Sebagai Aset Strategis, Perkembangan Kehutanan Indonesia pada Era Reformasi, Pelaksanaan Desentralisasi di Bidang Kehutanan dalam Rangka Pengelolahan Hutan Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengusahaan Hutan di Era Otonomi Daerah, Bantuan Luar Negeri dan Sektor Kehutanan Indonesia, Hutan Indonesia dari Kacamata Bank Dunia, Interaksi antara Pemerintah dan Donor di Sektor Kehutanan, Membangun Koordinasi Pemerintah-Donor Bagi Pelaksana Reformasi Sektor Kehutanan Potensi Peran Pendekatan Sektoral, Politik Ekonomi Serat Kayu, Keuangan, dan Utang dalam Industri Pulp dan Kertas Indonesia- - CSIS - 2001 - Hutan |
![]() | Jejak Langkah - Lentera - 2010 - Roman |
![]() | DEMOKRATISASI DAN PILIHAN-PILIHAN KELEMBAGAAN - Perkembangan dan Prospek Hubungan Sipil-Militer - Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokratisasi - The Relative Merits (and Weaknesses) of Presidential,- Demokratisasi Pemilihan Presiden dan Peran MPR di Masa Depan - Agenda Demokratisasi oleh dan untuyk Perempuan - Islam, Kultur Politik dan Demokratisasi. - (IDH-THC) - 2000 - Jurnal |
![]() | JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN: KAJIAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG Globalisasi, Perekonomian, Sistem Ekonomi Nasional, Dan Otonomi Daerah - Kandungan Inpor Dan Daya Saing Internasional Barang-Barang Berteknologi Tinggi - Ketidakadilan Vertikal Dalam Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan: Kasus Yogyakarta - Permintaan Uang Di Indonesia Tahun 1967-1996 Konsep Keynesian Dan Monetaris Dengan Pendekatan PAM - Ekspansi Pengeluaran Pemerintah Dan Responsivitas Sektor Swasta - Pembangunan Agroindustri Dalam Menggerakkan Perekonomian - Dampak Liberalisasi Finansial Indonesia Dan Korea Selatan Terhadap Perekonomian: Sebuah Studi Komparasi - FH Universitas Islam Indonesia - Ekonomi Pembangunan |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Fenomena Tanah Terlantar (Menuntut Tanggung Jawab Moral aparat dan Peran Serta Masyarakat) - Peranan Nagari di Bidang Pendaftaran Tanah Dalam Era Otonomi Daerah di Prop.Sumbar - Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan - Perubahan Struktur Tata Ruang Wilayah - eksistensi Pendidikan Tinggi Kedinasan. - STPN - 2003 - Fenomena Tanah Terlantar |