Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

Himpunan Beberapa Kebijaksanaan Pemerintah Penunjang Kegiatan Pembangunan Pertanahan dan Transmigrasi

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN KOMPUTER PADA SISTEM PELAYANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional

Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)

Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi

Kamus Nasional Kontemporer - Perkembangan Baru Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Sosiologi

Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup

STUDI TENTANG KASUS-KASUS PERTANAHAN YANG DILAPORKAN KE BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT.

PENGUASAAN TANAH-TANAH PERUSAHAAN UMUM KERETA API DI KABUPATEN TEMANGGUNG DITINJAU DARI HUKUM TANAH NASIONAL.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 16-17 dan 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Guru dan Sertifikasi Bagi guru Dalam Jabata

PENGARUH PENGAWASAN DAN KOORDINASI TERHADAP KESUKSESAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA.

Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional

PENGARUH PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DATI II GUNUNG KIDUL.

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.