PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: musyawarah
KATA KUNCI: musyawarah
 | FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR REGIONAL PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pengadaan tanah,pengembangan pembangunan,pendoro |
 | PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Studi Di Unit Simpan Pinjam SWAMITRA KUD Sari Mulyo 1, Nanggulan, Kulon Progo) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - USP,Pinjaman Kredit,Sertipikat Tanah,Wanprestasi |
| MANAJEMEN WAKTU DAN MISSCHEDULE DALAM PENGADAAN TANAH (STUDI PADA PEMBANGUNAN JALAN BARU BATAS KOTA SINGARAJA-MENGWITANI TITIK 7-10 DI KABUPATEN BULELENG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pengadaan Tanah |
 | PENATAAN RUANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL IMPLIKASI PENATAAN RUANG TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT - Calpulis - 2017 - Perencanaan Wilayah |
| PANCASILA DALAM PERSPEKTIF KHALAYAK DAN SOSIAL MEDIA - Sagung Seto - 2016 - Pancasila |
| BERAKHIR DI TEMON PERDEBATAN PANJANG PENGADAAN TANAH UNTUK ( NEW ) YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT ( YIA ) - STPN Press - 2020 - Pengadaan Tanah |
 | PARTISIPASI PEMERINTAH DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL)( STUDI DI DESA BENTENG DEWA KECAMATAN LEMBOR SELATAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Partisipasi,Pemerintah Desa,PTSL |
 | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM(STUDI PENGADAAN TANAH DI KELURAHAN MUARA RUPIT KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengadaan Tanah,Partisipasi Masyarakat,Strategi Pemerintah |
 | PROBLEMATIKA KONSINYASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL KRIAN LEGUNDI BUNDER (STUDI KASUS DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengadaan Tanah,Keberatan,Konsinyasi,Uang Ganti Kerugian |
 | PERATURAN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO DAN DESA DESA BANYUBIRU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pemerintah Desa,Pungutan,Peraturan Desa,Musyawarah,Peranan |
 | MEKANISME PENILAIAN TANAH DAN KONSIYANSI TERHADAP BIDANG TANAH YANG MENGALAMI PENOLAKAN DARI PIHAK YANG BERHAK DALAM PENGADAAN TANAH BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengadaan Tanah,Penilaian Bidang,Konsiyansi |
 | EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
 | Studi Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan - STPN - 2000 |
 | PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA - STPN - 2000 |
| PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DI DESA BULU TEMPE KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KOTA ADMINISTRATE WATAMPONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN - STPN - 2000 |
 | KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING
KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU - STPN - 2000 |
| EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA CEPOKO DAN DESA :MENDIRO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAW - BPN RI STPN - 2000 |
| PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN - STPN - 2008 - Pendaftaran Tanah,LAND MANAGEMENT |
| PELAKSANAAN MUSYAWARAH DALAM PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMUKIMAN OLEH PERUSAHAAN UMUM PERUMAHAN NASIONAL CABANG IV JAWA BARAT DI DESA BAROS KEC.BAROS KAB.DATI II SUKABUMI - BPN RI STPN - 1996 |
 | Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia. - 2014 - Majalah |
