Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian

Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan - Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang

Rumusan Hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional 1992

Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia

Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional

Kedudukan Suami dan Istri sebagai para Pihak Dalam Membuat Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Peralihan Harta Bersama

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DI KELURAHAN SIDODADI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP

Nabi Muhammad SAW : Argumen Puncak Tentang Wahyu, Mukjizat dan universal

Misteri Keesaan Allah: Surat Kedua Puluh, Wacana Kedua Puluh Tiga

Nasionalisme di Persimpangan : Pergumpulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia