
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | SERI TERAMPIL MENULIS BAHASA INDONESIA KOSAKATA - Bumi Aksara - 2020 - bahasa Indonesia,Kosakata |
![]() | Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed EDISI KETIGA - Pustaka Pelajar - 2010 - Research Design |
![]() | MANAJEMEN PENDIDIKAN STRATEGI DAN IMPLEMENTASI - Bumi Aksara - 2025 - Pendidikan |
![]() | TEORI-TEORI DALAM HUKUM AGRARIA - Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada - 2024 - Hukum Pertanahan Indonesia |
![]() | PRAKTIK SOSIAL PEMUSTAKA DIGITAL NATIVES: DALAM BINGKAI KONSUMERISME RUANG PERPUSTAKAAN - Deepublish (CV. Budi Utama) - 2022 - Kategori Perpustakaan |
![]() | VIRAL DIGITAL MARKETING - Anak Hebat Indonesia - 2024 - Computing & Technology |
![]() | EMAK PEREMPUAN MINANG TIGA ZAMAN - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Biografi |
![]() | TRANSISI DESA AGRARIS : DEAGRARIANISASI DAN KETAHANAN AGRARIA DI PEDESAAN JAWA TENGAH - Institut Pertanian Bogor - 2019 - deagrarianisasi,desa agrarıs,ketahanan agraria,komunitas agra perubahan sosial |
![]() | KOMODIFIKASI TANAH ADAT ANALISIS TRANSFORMASI SISTEM TENURIAL TRADISIONAL DAN PRAKTIK BERADAT DI KAMPUNG ADAT KUTA, KABUPATEN CIAMIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Komodifikasi,Tanah Adat,Sistem Tenurial Tradisional,Praktik Beradat,Kampung Adat Kuta |
![]() | DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
![]() | PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
![]() | PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan Berusaha,OSS,RBA,Tata Ruang |
![]() | PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Tanah Aset Pemerintah |
![]() | STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO DALAM PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Bendungan Bener,strategi 4K,ana |
![]() | MEKANISME. PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL TANPA PENETAPAN LOKASI PASCA PEMBANGUNAN SALURAN PENGALIILAN ALUR SUNGAI ANAK KALI KEBO DI KELURAHAN MOJOSONGO, KECAMATAN JEBRES, KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekanisme,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah Skala Kecil,Tanpa Penetapan Lokasi |
![]() | POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
![]() | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,layanan pertanahan,digitalisasi |
![]() | IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,PISL,Implementasi Kebijakan,Pertanahan |
![]() | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |