PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: muh
KATA KUNCI: muh
 | KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL SEBAGAI SOLUSI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Permukiman Kumuh,Konsolidasi Tanah Vertikal,Konsep KTV Peran Stakeholder |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KONSOLIDASI TANAH DI KAWASAN MOTANDOI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - konsolidasi tanah,relokasi,permukiman kumuh,persepsi |
| DINAMIKA PERKEMBANGAN WILAYAH KOTA MALANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Berkelanjutan,Teori Sektoral Hoyt,Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan |
| DAMPAK PROGRAM TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pelataran,Pendaftaran Tanah,Kepuasan Masyarakat,Layanan Akhir PekanATR,BPN,Sleman |
| ANALISIS KUALITAS CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI PLELADES SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS DESA JAMBAKAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - CSRST Pleiades,Penetapan batas desa,CEVW |
| STRATEGI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN ASET JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pensertipikatan aset,jalan kabupaten,strategi pelaksanaan,Kabupaten Karo,aset daerah |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
| PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DI KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tempat Pemakaman Umum,Analisis Spasial,AHP |
| PERSEPSI PETUGAS DAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Persepsi,Sertipikat Elektronik |
| KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 1 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Kepuasan Masyarakat,Kantor Pertanahan |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHΑΝ ΚΑΒUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Digitalisasi Pertanahan,Surat Ukur El,Buku Tanah Elektronik,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan,Kabupaten Banyumas |
| PERBANDINGAN KONSEP BANK TANAH INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Flyover,kondisi sosial,ekonomi masyarakat,pengadaan tanah,Kota Bandung |
| IMPLEMENTASI LAYANAN MEKEPUNG KEBO (MELAYANI KE DESA HAGL PEMOHON LANGSUNG KHUSUS HARI RABO) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekepung Kebo,layanan pertanahan,inovasi pelayanan publik,kualitas layanan,Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana |
| ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS HERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/6/2024/PTUN.PLG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alat Bukti,Gambar Situasi Hukum Pertanahan,Kepastian Hukum,Sengketa Tanah |
| IMPLEMENTASI PROGRAM M3K DI KAMPUNG SUDAGARAN, KELURAHAN TEGALREJO, KEMANTREN TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program M3K,Peningkatan Kawasan Kuntuh,Partisipa,Sungai Winongo,Pembangunan Perkotaan |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Bidang Tanah,Sengketa Pertanahan,Penyelesaian,Keabsahan Hukum,Mediasi,Ganı Rugi |
| ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Pertanahan Kalurahan,Analisis Kebutuhan,EUCS,IPA |
| PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENILAIAN PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMKM) DI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - KKPR Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMPUMK kendala |
