Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional

Islam dan Problem Gender Telaah Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah

Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson

Metode penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif

Pendidikan Hati - Catatan dari Panggung Penyandaran

Misteri Sholat Tahajjud

Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah

PERANAN ALAT DAN TENAGA TEHNIS DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KAB. DATI II KLATEN.

PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM PELAYANAN GUNA MENUNJANG KELANCARAN PROSES PENGURUSAN HAK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALEMBANG.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN TERHADAP CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KEC. BUA PENRANG KAB. LUWU PROPINSI SULAWESI SELATAN.

PENGARUH PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN DATI II BEKASI PROP. JABAR.

STUDI TENTANG PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAH KUMUH SEBAGAI SALAH SATU SARANA PENATAAN KOTA GRESIK

PENGARUH PELAKSANAAN PROYEK P3HT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KAB. DATI II TANGERANG

PEMUKIMAN KUMUH PINGGIRAN SUNGAI WINONGO SEBAGAI DAMPAK SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN DI KECAMATAN TEGALREJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing

PERANAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH KPR-BTN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA MATARAM.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PERORANGAN DI KECAMATAN KRATON KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

PELAKSANAAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF KAITANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.