PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: mpi
KATA KUNCI: mpi
 | GERAKAN AGRARIA UNTUK KEDAULATAN RUANG DAN KEDAULATAN PEREMPUAN ATAS TANAH: STUDI PADA SOLIDARITAS PEREMPUAN KINASIH DI YOGYAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kedaulatan Ruang dan Kedaulatan Perempuan Atas Tan,Gerakan Perempuan,Advokasi |
| KETERBATASAN KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi pertanahan,kekuatan mengikat,wanprestasi,sengketa pertanahan,Berita Acara Mediasi |
| OPTIMASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kalurahan Pucung,Optimasi Pelayanan Publik,Kesejahteraan Masyaraka,Administrasi Pertanahan,Pelayanan Digital |
| ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN SECARA ILEGAL MENJADI LAHAN PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI DESA RANGGO, KECAMATAN PAJO, KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - alih fungsi kawasan hutan,lahan pertanian,konflik tenurial,Badan Pertanahan Nasional |
| Pengaruh Citra Lembaga melalui Instagram terhadap Keputusan Taruna Baru Tahun 2025 dalam Memilih Perguruan Tinggi STPN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Citra lembaga,Instagram,keputusan memilih,perguruan tinggi kedinasan |
| ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH SEBAGIAN TERHADAP SERTIFIKAT INDUK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Akta Jual Beli,Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Sertipikat Induk,Kepastian Hukum; Pemecahan Sertipikat |
| EFEKTIVITAS PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PROSES MEDIASI SENGKETA TANAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - mediasi,sengketa pertanahan,kepastian hukum,kantor pertanahan,Kota Bengkulu |
| DAMPAK SEKOLAH LAPANG BUDIDAYA CABAI PASCA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA PERUBAHAN MODAL MANUSIA DAN PENDAPATAN USAHA TANI CABAI DI DESA NGADIROJO LOR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sekolah Lapang Budidaya Cabai; Penataan Akses Refo,Modal Manusia; Pendapatan Usaha Tani; Kelanjutan |
| SINERGIANTARA MASYARAKAT DAN KANTOR PERTANAHAN DALAM KEBERHASILAN PELAKSANAAN PISE 2025 DI DESA MUNDING, KECAMATAN BERGAS, KABUPATEN SEMARANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - SinergiPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTS,Kepastian Hukum,Partisipasi Masyarakat,Tata Kelola Pemerintahan |
| UPAYA & STRATEGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA RAENALULU DALAM MELEPASKAN TANAH ULAYAT DARI KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SABU RAIJUA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - masyarakat hukum adat,tanah ulayat,kawasan hutan,pelepasan kawasan hutan,partisipasi Arnstein,keadilan distributif Rawis |
| RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - sertipikat elektronik,pendaftaran tanah sistemati,respon masyarakat,sentuh tanahku |
| ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KALURAHAN BERBASIS POTENSI WILAYAH MELALUI SKEMA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Penataan Akses,Potensi Wilayah,Perekonomian Eksi,Pengembangan Perekonomian,Peningkatan Pendapatan |
| KAJIAN TEKNIS DAN YURIDIS STATUS HAK ATAS TANAH PASCA PERISTIWA TANAH BERGERAK TAHUN 2025 DI DESA MENDALA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah bergerak,deformasi geospasial,hak atas tanah,kepastian hukum,pengembalian batas |
| ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA POΝΤΙΑΝΑΚ SEBAGAI KANTOR UNGGULAN DI KALIMANTAN BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Indeks Kepuasan Masyarakat,Pelayanan Publik |
| OPTIMALISASI WARKAH PERTANAHAN SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - warkah pertanahan,alat bukti hukum,sengketa pert,kepastian hukum,digitalisasi |
| DAMPAK PROGRAM BANTLAN SOSIAL YANG DIKELOLA PEMERINTAH KALURAHAN TERHADAP REDUKSI KEMISKINAN (Studi di Kalerakas Pocung, Kapaaewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Bantuan sosial,Reduksi kemiskinan,Program Keluarga Hurapun,PKH,Bantuan Pangan Non Tunai,BPNT,Bantuan Langsang Tunai Dana Desa,BLTDD),Pemerin |
| POTENSI YANG TIMBUL TERHADAP MATA PENCAHARIAN PIHAK YANG BERRAK AKIBAT PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG PADA LAHAN PERTANIAN KERING (Studi di Desa Tambibendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah,Produktivitas Pertanian,Mata Pencaharian |
| IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Zona Integritas,Wilayah Bebas dari Korupsi,Reformasi Birokrasi,Implementasi Kebijakan,Pelayanan Publik |
| ANALISIS YURIDIS SERTIPIKAT TANAH YANG TERBIT DARI DILANGGARNYA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya NO.240/G/2022/PTUN.SBY - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Asas,Asas Umum Pemerintahan yang Baik,Badan Pertanahan Nasional,Sertipikat Tanah,Kepastian Hukum,Sengketa Pertanahan |
| ANALISIS PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasos: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 46/G/2023/PTUN.BDG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 303/B/2023/PT.TUN.JKT) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pembatalan Sertifikat,Sengketa Tarah,Sertifikat Pengganti,Pengadilan Tata Usaha Negara,Cacat Yuridis |
