KOLABORASI DALAM PENATAAN AKSES MELALUI POTENSI WILAYAH (STUDI DI DESA ARIASARI KECAMATAN ARIASARI KABUPATEN BANDUNG)

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA)

RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)

EVALUASI IMPLEMENTASI ALIH MEDIA SERTIFIKAT ANALOG KE SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar)

KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

PROBLEMATIKA KUALITAS DATA DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II

PERBANDINGAN EFISIENSI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DAN SERTIPIKAT ANALOG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS

ANALISIS PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA SERTIPIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (STUDI LITERATUR PADA SKRIPSI TARUNA STPN TAHUN 2018-2024

PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DARI SAWAH MENJADI NON PERTANIAN STUDI DI KALURAHAN BANYURADEN, KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN

PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR)

DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH KE NON SAWAH DI KALURAHAN TEMON KULON

PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH )

DAMPAK NEGATIF KEBERADAAN PABRIK SAWIT PT. MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS TERHADAP LINGKUNGAN DI SATUAN PEMUKIMAN 9 DISTRIK SIDEY KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

KINERJA FIELSSTAFF DI KANTOR PERTANAHAN BIAK NUMFOR

MEKANISME DAN PROBLEMATIKA KEGIATAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR(TPST) DI DESA BALEHARJO KECAMATAN WONOSARI KABUAPTEN BANTUL

DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PENGADAAN TANAH BENDUNGAN CIPANAS DI DESA KARANGLAYUNG, KECAMATAN CONGGEANG, KABUPATEN SUMEDANG.