STUDITUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH SECARA SPORADIK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TINGKAT KEPUASAN PEMOHON TERHADAP PELAYANAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Dl KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP (PANGKAJENE DAN KEPULAUAN) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

TUNGGAKAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pembaharuan Perpajakan Nasional

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERMOHONAN ERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH

PELAKSANAAN PELAYANAN SISTEM LOKET TERHADAP KETEPATAN WAKTU PROSES PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH

PENGELOLAAN ADHINISTRASI PERTANAHAN TERHADAP TANAH-TANAH PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI IX DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DIKANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

STUDI PELAKSANAAN KONVERSI TANAH GRANT SULTAN DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT KOTA ADMINISTRATIF KISARAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Rutin di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.