Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

AKIBAT PENGEMBANGAN AREAL PT.PUPUK KALTIM TERHADAP PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA ADMINISTRATIF BONTANG KABUPATEN DATI II KUTAI.

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II AMBON PROPINSI MALUKU.

PENGARUH PELAYANAN KEPALA DESA/LURAH TERHADAP TINGKAT PERMOHONAN SERTIPIKAT TANAH DI WILAYAH KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN DATI II BONDOWOSO.

PEMETAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN DATI II TEGAL.

KAJIAN TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN WONOREJO TERHADAP PENDAPATAN BEKAS PEMILIK HAK ATAS TANAH DI DESA WONOREJO KECAMATAN PAGERWOJO KABUPATEN DATI II TULUNGAGUNG.

PENGARUH PERKEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KOTA ADMINISTRATIF DEPOK KABUPATEN DATI II BOGOR PROPINSI JAWA TIMUR.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MINAT MASYARAKAT UNTUK MEMOHON HAK ATAS TANAH DI DESA GUDO WILAYAH KECAMATAN GUDO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN.

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

Ensiklopedia Islam

STUDI PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH DAN PENDAPATAN PETANI GARAM DI KEC.KALIANGET KAB. SUMENEP

Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KAB.KLATEN PROV. JAWA TENGAH

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANA KEWENANGAN Dl BIDANG PERTANAHAN Dl KABUPATEN SEMARANG

Filsafat Ilmu - Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan

STUDI PERBANDINGAN PERMOHONAN PEKERJAAN PENGUKURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 (Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul)