Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi Evaluasi)

Petani Desa dan Kemiskinan

Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Gerhana Hati Nurani

Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal

Bentuk Pengorganisasian Untuk Pengentasan Kemiskinan

Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin - Suatu tinjauan dan Alternatif

Manajemen Tata Ruang

Mencari Bentuk Kemitraan Pemerintah-LSM dalam Pengentasan Kemiskinan

Daerah Inklusif - Pembangunan Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan

Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia

Analisa Ekonomi Proyek-proyek Pertanian seri edisi dalam pembangunan

Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan

Gender dan Pembangunan

Gerakan Penanggulangan Kemiskinan - Laporan Penelitian di daerah-daerah

Ekologi Politik Nelayan

Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa : Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.