Gender dan Pembangunan

Dinamika Budaya dan Politik Dalam Pembangunan

Ecofeminism (Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan)

Research - Teori, Metodologi, Administrasi 2

Metode Riset ilmu administrasi Ilmu administrasi negara, pembangunan dan niaga

Etika Akademis

Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

Alam dan Margasatwa Australia

Fourteenth Asean Ministerial Meeting and Post-Ministerial Meeting With The Dialogue Countries - Manila, 17-20 June 1981

16Th Asean Ministerial Meeting and Post-Miniterial Meeting With The Dialogue Countries - Bangkok, 24-28 June 1983

15Th Asean Ministerial Meeting and Post-Ministerial Meeting With The Dialogue Countries - Singapore, 14-18 June 1982

The Universe

Alam Semesta

Mathematics

Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum - Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Thesis dan Desertasi

The Scientist

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

Crowdsourcing Support of Land Administration � A Partnership Approach

Reducing Vulnerability to Natural Disasters in the Asia Pacific through Improved Land Administration and Management

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan