Politik dan Administrasi Agraria

Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

TINJAUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DI KAB. DATI GUNUNG KIDUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

PRODUKTIVITAS TANAH DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP PETANI MELALUI PENDEKATAN BATAS LUAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

TINJAUAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERUSAHAN UMUM KERETA API DAERAH OPERASI V DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB. DATI II BANYUMAS.

TINJAUAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERUSAHAN UMUM KERETA API DAERAH OPERASI V DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KAB. DATI II BANYUMAS.

FUNGSI PEMBATASAN LUAS MAKSIMUM DAN MINIMUM TANAH PERTANIAN SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KAB. DATI II SLEMAN PROP. D.I.YOGYAKARTA.

FAKTOR PENGHAMBAT MENURUNNYA MINAT TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KEC. WARA UTARA KOTA ADMINISTRATIF PALOPO KAB. DATI II LUWU.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA RUTIN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KEC. KUBUNG KAB. SOLOK.

TINJAUAN TERHADAP PERAN AKTIF HUKUM TANAH ADAT MINANGKABAU DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KODYA SOLOK.

STUDI PEMEKARAN KOTA DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN PRODUKSI PADI DI KOTA ADMINISTRATIF KLATEN.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II KLATEN.

PERANAN ADMINISTRASI NEGARA YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II KLATEN.

PERANAN PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. DATI II SAMBAS PROP. KALBAR.