PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP KABUPATEN CILACAP.

PENGARUH PENINGKATAN STATUS KOTA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDAPATAN TANAH DI KOTA ADMINISTRATIF BANJAR KAB. DATI II CIAMIS PROP. JAWA BARAT.

PEMETAAN DESA MISKIN DI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN DATI II MAJALENGKA MELALUI PETA TEMATIK SUATU TINJAUAN DARI STANDAR KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA SEMBILAN BAHAN POKOK.

TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

PENERAPAN SISTEM KONDOMINIUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DI RUMAH SUSUN KLENDER JAKARTA TIMUR.

SUATU TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

KUALTIAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PERANAN IJIN MUTASI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG CILACAP DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP.

Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)

Pengantar Administrasi Negara

Pedoman Administrasi Umum

Prosedur Pengurusan Pembayaran Pensiun/Tabungan Hari Tua Dan Santunan Kecelakaan Kerja Tahun 1990

Politik dan Administrasi Agraria

Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

TINJAUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DI KAB. DATI GUNUNG KIDUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

PRODUKTIVITAS TANAH DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP PETANI MELALUI PENDEKATAN BATAS LUAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.