PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: mil
KATA KUNCI: mil
 | ANALISIS KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultan Ground,HGB,Kebijakan Perizinan,Kepastian Hukum,Tata Kelola Pemerintahan yang Bai |
| PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH LINTAS SEKTOR PERTANIAN (Studi Di Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung. Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi tanah,program lintas sektor |
| TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM POLA KERJA LINTAS GENERASI ANALISIS PERBEDAAN KINERJA PEGAWAI DALAM PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tata Kelola Sumber Daya Manusia,Lintas Generasi,Sertipikat Elektronik,Kinerja Pegawai,Transforma |
| STUDI KASUS KEBERHASILAN PROYEK PENGADAAN TANAH BANDARA MOZES KILANGIN TIMIKA (STUDI KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Bandara Mozes Kilangin,Kepentingan Umum,Perpres 65 Tahun 2006,Studi Kasus,Keberhasilan Proyek,Kabupaten Mimika |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKASI ASET PT KAI (PERSERO) YANG DIMANFAATKAN UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Sertipikasi AsetPT KAI,Persero,Infrastruktur |
| IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MASYARAKAT EKONOMI RENDAH MELALUI DANA KEISTIMEWAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KALURAHAN PONDOKREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah Kalurahan,Kesejahteraan Masyara |
| EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN INDEKS POTENSI LAHAN DAN KESESUAIANNYA TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Indeks Potensi Lahan,Pendekatan Keruangan,Sistem |
| MEDIASI TIPOLOGI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Tanah |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI KEGIATAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DALAM TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA BAWEN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Scyegan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Jalan Tol,inventarisasi dan identifikasi,Margokaton,Sleman |
| STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Strategi,Kantor Pertanahan,SWOT GAP Analysis |
| KEPASTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH RELOKASI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK DI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kepastian Kepemilikan,Relokasi,Bendungan Semantok |
| PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| POTENSI WILAYAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi Di Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Potensi Desa,Pemberdayaan,Pendapatan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| ACCES REFORM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA KARE KECMATAN KARE KABUPATEN MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Acces Reform,Partisipasi masyarakat,Peningkatan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus di Kampung Harmoni Semanggi, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peremajaan Permukiman Kumuh,Dampak Ekonomi,Dampak Sosial,Peremajaan |
| PERAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENENTUAN BATAS ADMINISTRASI DESA LANGGENG, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,batas administrasi desa,penetapan dan penegasan batas |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
