Implikasi Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Terhadap Timbulnya Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah di Atas Tanah yang Sudah Terdaftar di Kota Jakarta

Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Yang Tidak Memiliki Alat Pembuktian Lengkap Dalam Rangka mempercepat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Terkena Proyek Pembangunan Pelebaran Jalan di Kabupaten Kendal

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing ditinjau Dari Sudut Undang-undang Pokok Agraria

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Objek Jaminan

Struktur Pola Penguasaan Pemilikan Tanah Pertanian (Studi Tentang Frahmentasi Hak Atas Tanah Pertanian di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

pengembangan Model Inti Domain Kadaster (Core Cadasteral Domain Model) Untuk Basis Data Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing Ditinjau dari sudut undang - undang Pokok Agraria

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Kota Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor 233/Pdt/G/1984/PN.Smg)

peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 (Studi Terhadap Lokasi Transmigrasi di Kab.Sintang)

Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran Tanah Hak Milik Atas Tanah Kekayaan Perseroan Terbatas

Pemberian Hak Milik di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam dan Peralihannya Kepada Pihak Lain

Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto

Kunstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dan Rumah Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Purwokerto