PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: mere
KATA KUNCI: mere
 | KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN KELURAHAN SABILAMBO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Rencana Detail Tata Ruang,Lahan PErtanian Pangan |
| PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD (BORR) SEKSI IIIB DI KELURAHAN KAYUMANIS, KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,tanah sisa,ganti kerugian,BORR Seksi IIIB,kepastian hukum,dampak sosial ekonomi |
| RESPON MASYARAKAT PENERIMA GANTS PERSPENGADAAN TANAH SKALA KECIL DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - ganti kerugian,pengadaan tanah,respon |
| PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN PASCA TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA (Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Tanah,Tanah Kalurahan,Tanah Warga |
| PENGGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AJB NO. 30 TAHUN 1994 DENGAN SERTIPIKAT HM NO. 1447 TAHUN 2018 (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Kantor Pertanahan |
| PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH ADAT KABUPATEN BIAK NUMFOR (STUDI KASUS : DESA URFU DAN DESA SANUMI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redetribusi Tanah,Tanah Adat,Pimpinan Adat,Kabupaten Biak Numfor |
| DAMPAK PROGRAM TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pelataran,Pendaftaran Tanah,Kepuasan Masyarakat,Layanan Akhir PekanATR,BPN,Sleman |
| PROBLEMATIKA PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Problematika,Temanggung,SOAR |
| POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
| EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DARI PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KARO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,TORA,Kawasan Hutan,Kabupaten Karo |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,layanan pertanahan,digitalisasi |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL SERTIFIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi digital,Sertipikat elektronik,Persepsi masyarakat |
| ANALISIS NILAI TANAH BERDASARKAN ZONA NILAI TANAH, NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN HARGA TRANSAKSI DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Nilai TanahZona Nilai Tanah,ZNT,Nilai Jual Objek Pajak,NJOP,Harga Transaksi,Disparitas |
| ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik pertanahan,Hak Guna Usaha,Reforma Agrari |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
| EVALUASI TERHADAP MONITORING BERKAS DALAM PROSES ALIH MEDIA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI SIAMEL (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Monitoring Berkas,Alih Media,Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik |
| ALTERNATIF PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH PON XX MIMIKA (Di Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penyelesaian Ganti Rugi |
| PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DAN PEMBERKASAN DATA YURIDIS PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Yuridis,Pengumpulan,Pemberkasan,Problematika,PTSL |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
