PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN ALOR.

REDISTRIBUSI TANAH ABSENTEE DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PERANAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN.

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT MELALUI KONVERSI DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM GUNA MENUNJANG PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN KAKAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PERANAN CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PEMANFAATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT MELALUI HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND DALAM MENUNJANG USAHA PEDAGANG DI KECAMATAN BATU KABUPATEN TINGKAT II MALANG.

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN REMBANG.

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

PENERBITAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH NEGARA DI DESA SLARENG KECAMATAN KESUGIHAN DAN DESA GOMBOLHARJO KECAMATAN ADIPALA DALAM MENUNJANG CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP.

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH DENGAN SISTEM PROYEK KREDIT USAHA TANI KONSERVASI (PKUK) KASUS DI DESA PURBOSONO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN DATI II WONOSOBO DI DALAM MENUNJANG CATUR TERTIB PERTANAHAN.

STUDI KOMPARATIF TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DENGAN CARA MANUAL DAN LOCAL AREAL NETWORK GUNA MENUNJANG PERCEPATAN PELAYANAN PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. GRESIK

PERANAN PEMBERIAN HAK ATAN TANAH NEGARA KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KAB. DATI II KARANGANYAR