PENERAPAN SISTEN INFORMASI PERTANAHAN DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TUGAS CAMAT SELAKU PPAT GUNA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KEC. DEWANTARA LHOKSUKON BANDA DAN JEUMPA KAB.DATI II ACEH UTARA

PENGADAAN TANAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH PUSAT USAHA DI EMBONG MALANG KOTAMADYA DATI II SURABAYA

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN YANG LAYAK MENUNJANG KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK BENDUNGAN WONOREJO DI KEC.PAGERWOJO KAB. TULUNG AGUNG

PERANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI PENGECORAN LOGAM DI KEC. CEPER KAB.DATI II KLATEN PROP. JAWA TENGAH

TINJAUAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK GAMBAR SITUASI GUNA MENJAMIN KEPASTIAN FISIK DAN HUKUM DALAM MEMENUHI AZAS SPESIALITAS DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KENDAL

PELAKSANAAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

PERANAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN JALAN PADANG BY PASS DI KOTAMADYA DATI II PADANG

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI PROP. KALIMANTAN TIMUR

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN ALOR.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Mum's List : Ketika Harapan Hadir di Tengah Duka

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

REDISTRIBUSI TANAH ABSENTEE DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.