Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Pengkajian Dan Pengembangan Butir-Butir Nilai Pancasila Menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978

Peduli Kemiskinan - Buku Seri Lebih Dekat Dengan SBY

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan

Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum

Politik Ekonomi Kerakyatan

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING.

TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

PERANAN ALAT DAN TENAGA TEHNIS DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KAB. DATI II KLATEN.

PENGARUH PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENURUT PP 10 TAHUN 1961 TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DATI II SUKOHARJO.

UJI KETELITIAN PENGUKURAN KERANGKA POLIGON MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II MAJALENGKA.

PERANAN PETA FOTOGRAMETRI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR.

SUATU TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

KEBERADAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KALIJAMBE DATI II SRAGEN.

JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI CAMAT SELAKU PPAT DALAM UPAYA MENUJU TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

STATUS PENGUASAAN DAN PERALIHAN TANAH OLEH MASYARAKAT KUBU MENURUT UNDANG-UNDANG AGRARIA DI PROPINSI JAMBI.